Pengiriman TKI Ke Timur Tengah Akan di Hentikan

Usul Pengiriman TKI ke Timteng Dihentikan

Solo, BNP2TKI (18/03)- Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat mengatakan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) informal ke Timur Tengah sementara ini perlu dihentikan.

“Pengiriman TKI, khususnya pembantu rumah tangga (PRT) ke Timteng itu perlu dihentikan, karena lebih bersifat perdagangan orang daripada penempatan tenaga kerja,” kata Jumhur seusai menghadiri acara peluncuran “Career Development Center (CDC)” Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Kamis (18/3).

Ia menyebutkan, hampir seluruh Duta Besar Indonesia yang berada di Timur Tengah, juga menghendaki pengiriman TKI, khususnya PRT, ke wilayah tersebut untuk sementara dihentikan dulu, sambil dilakukan penataan dan pembenahan.

“Semua Duta Besar Indonesia yang ada di Negara Timur Tengah termasuk Saudi Arabia, telah meminta dihentikan untuk pengiriman TKI khususnya PRT. BNP2TKI juga mendukung usulan ini,” katanya.

Kepala BNP2TKI itu juga mengungkapkan, untuk manajemen pengirima TKI sebenarnya sudah puluhan tahun penangananannya kurang tepat, dan ini perlu penataan kembali. “Ya bayangkan saja kalau ada TKI yang akan dikirim ke luar negeri, tapi yang dikirim ke Balai Latihan Kerja hanya namanya saja, semestinya orangnya, tetapi dengan cara ini suratnya juga bisa keluar,” paparnya.

Untuk itu, ke depan Jumhur mengusulkan agar dalam pengirman TKI harus ada pembenahan sehingga nantinya kita tidak hanya bisa mengirimkan PRT. “Negara ini salah urus maka harus diluruskan dan diharapkan perguruan tinggi sebagai tempat para intelektual juga mau jadi pengontrol dalam pembenahan tersebut,” katanya.

Menurut Jumhur, peluang kerja di luar negeri selain PRT sebenarnya cukup banyak, seperti di Amerika Serikat saja setiap tahunnya membutuhkan 150 ribu orang. Ini belum termasuk negara-negara maju lainnya seperti Jepang, Korea Selatan dan lain-lain.

Di Jepang, sedikitnya ada 40.000 orang tua yang butuh tenaga perawat, dan ini juga merupakan peluang kerja bagi lulusan sekolah-sekolah perawat yang ada di tanah air. “Untuk itu hendaknya sekolah-sekolah perawat yang ada itu juga dibekali pendidikan bahasa baik untuk bahasa Jepang, Inggris dan lain-lain,” katanya.

Menurut data BNP2TKI, peluang kerja formal di Asia Pasific saat ini diperkirakan tercatat 225.484 orang, Australia dan New Zealand 210.000 orang, Amerika dan Kanada 1.600.000 orang, Timur Tengah 400.000 oran dan Eropa 600.000 orang, jelasnya.(Ant/Toha/Arw)

Peluang TKI Ke JEPANG Masih Terbuka Lebar

Lembang, BNP2TKI, Kamis (18/03) – Peluang tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Jepang masih terbuka lebar, khususnya bagi TKI formal di bidang perawat. Peluang kerja bagi TKI formal di Jepang ini merupakan program goverment to government (G to G) dengan negara Republik Indonesia.

“Dari kuota 500 TKI formal di bidang perawat yang disediakan pemerintah Jepang, kita masih baru bisa memenuhi kurang lebih 200 TKI,” kata Deputi Bidang Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Ade Adam Noch, di depan peserta Rapat Koordinasi Teknis BNP2TKI Tahun 2010 di Hotel Panorama, Lembang, Bandung, Jawa Barat, Rabo (17/03) sore.

Ade menjelaskan, belum terpenuhinya kuota yang disediakan pemerintah Jepang itu, bukannya karena pemerintah RI tidak siap untuk menyediakan TKI tersebut. Melainkan, karena pemerintah – dalam hal ini BNP2TKI – berusaha mengoptimalkan calon TKI di bidang perawat. Sehingga, Calon TKI yang dikirim ke Jepang nantinya benar-benar telah memiliki sertifikat sesuai dengan permintaan pemerintah Jepang.

Dari 500 kuota TKI formal di bidang perawat tersebut, baru ada 180 TKI yang sekarang telah memiliki sertifikat. “Untuk menutupi kekurangan kuota tersebut, pada tahun 2010 ini BNP2TKI berupaya bisa memenuhinya,” kata Ade.

Jadi Percontohan

Sedangkan Deputi Bidang KLN dan Promosi BNP2TKI, Ramli Saud, pada kesempatan terpisah Kamis siang (18/03) menegaskan, bahwa peluang TKI program G to G ke Jepang yang sudah ditentukan kuotanya seyognyanya harus bisa dipenuhi.

“Kami berharap kepada kerabat kerja BP3TKI di daerah-daerah di seluruh Indonesia, bisa menangkap peluang yang ada ini berikut mensukseskannya. Sebab, hal ini terkait kepercayaan dengan negara lain,” pinta Ramli kepada para pejabat BP3TKI se-Indonesia yang mengikuti Rakornis BNP2TKI Tahun 2010 di Lembang, Bandung.

Ramli menambahkan, keberhasilan TKI Formal di Jepang ini nantinya bisa dijadikan contoh untuk dipromosikan kepada negara-negara lain seperti Belanda, Italia, Spanyol, Australia, Canada, dan negara-negara lainnya.***(Imam Bukhori)

Pengiriman TKI Sektor Informal Ke Malaysia Akan Dibuka Awal April 2010

Semarang, BNP2TKI (19/3) – Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Da’i Bachtiar memperkirakan, Indonesia siap kembali mengirim tenaga kerjanya ke Malaysia mulai April 2010. Pengiriman tenaga kerja ini dilakukan setelah nota kesepahaman tentang masalah ketenagakerjaan antara Menteri Tenaga Kerja kedua negara ditandatangani.

“Saat ini tinggal menunggu penandatanganan nota kesepahaman antara menteri tenaga kerja kedua negara. Akhir Maret, nota kesepahaman ini diharapkan sudah selesai,” kata Da’i saat berdialog dengan para pemangku kepentingan bidang ketenagakerjaan dari Jawa Tengah, di Semarang, Kamis (18/3).

Menurut Da’i, terdapat sejumlah hal yang sudah ditegaskan dalam nota kesepahaman, mengenai perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia.

Ia menjelaskan, dalam nota kesepahaman tersebut mengatur mengenai paspor tenaga kerja yang tidak lagi dipegang oleh majikan, kemudian aturan mengenai libur satu hari dalam seminggu yang diberikan kepada tenaga kerja.

“Mekanisme pemberian libur kerja ini masih dibahas, seperti kesepakatan penentuan hari libur antara tenaga kerja dengan majikan, atau ganti uang jika tidak mengambil hari libur,” kata mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia ini.

Selain itu, lanjut dia, kedua negara juga akan menyepakati tentang penegakan hukum bagi tenaga kerja maupun majikan.

Menurut Dubes RI di Malaysia itu, salah satu hal yang perlu dipersiapkan jika pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia kembali dibuka, yakni kesiapan sumber daya manusia yang akan dipekerjakan. “Salah satu yang perlu mendapat perhatian yakni kesiapan mental bekerja, karena para pekerja ini akan jauh dari keluarga dan teman,” katanya.

Ia mengungkapkan, cukup banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia, tidak betah bekerja pada satu majikan hanya karena masalah sepele. “Banyak tenaga kerja yang lari hanya karena majikannya sedikit keras,” katanya.

Meski demikian, lanjut dia, minat warga Indonesia yang ingin bekerja di Malaysia cukup tinggi, mengingat kesamaan budaya serta kondisi yang sangat mendukung.

Dengan penandatanganan nota kesepahan antara kedua negara ini, lanjut dia, Indonesia siap mencabut moratorium tentang penghentian pengiriman tenaga kerja ke Malaysia.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengatakan, jumlah penduduk provinsi ini yang bekerja di luar negeri selama periode 2007-2009 mencapai 81 ribu orang. “Dari jumlah itu, paling banyak tenaga kerja yang bekerja di Malaysia yang mencapai 40 ribu orang,” katanya.

Ia menuturkan, terdapat sejumlah masalah yang dihadapi dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, terutama sebagian besar tenaga yang justru bekerja di sektor informal.(Ant/Toha/Arw)