BNP2TKI-IRC Global Search Malaysia Sepakati MoU TKI Formal

Jakarta, BNP2TKI, Rabu (22/12) Meski penetapan moratorium (penghentian sementara) TKI ke Malaysia belum dicabut pemerintah Indonesia hingga saat ini, rupanya tak membuat kedua pihak menghentikan sama sekali penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia.

Rabu, (22/12) di Jakarta, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia dan Inter Resources Consulting Global Search (M) Sdn BHD—perusahaan agensi perekrut TKI—melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk penempatan TKI sektor formal ke Malaysia. MoU skema G to P yang kali pertama tersebut ditandatangani Direktur Kerjasama Luar Negeri untuk Kawasan Asia Pasifik dan Amerika BNP2TKI, Anjar Prihantoro dengan Direktur Utama IRC Global Search (M) Sdn BHD, Michael Heah.

Dalam MoU itu dinyatakan, penempatan TKI sektor formal ke Malaysia atas dasar G to P (Government to Private) disepakati untuk jenis pekerjaan bidang manufaktur. MoU juga menyebut para TKI dikontrak untuk masa kerja masing-masing dua tahun dengan gaji berkisar 1200-1500 RM (Ringgit Malaysia) atau sebesar Rp 4-5 juta per bulan. Upah itu tidak termasuk tunjangan berupa bonus, pemondokan, transportasi, maupun upah lembur.

Pada tahap awal, kata Anjar, BNP2TKI dan IRC Global Search akan menempatkan sekitar 600 TKI pada perusahaan Fairchild Semiconductor Sdn BHD dan Osram Opto.Semiconductor Sdn BHD di Penang, Malaysia. “Kebutuhannya memang baru sekitar 600 TKI per tahun, jadi penempatan 600 TKI itu akan dilakukan mulai 2011,” jelas Anjar.

Menurut Anjar, BNP2TKI selanjutnya akan bekerjasama Sekolah Menengah Kejuruan di berbagai daerah di tanah air dalam merekrut calon TKI lulusan SMK, untuk ditempatkan khususnya pada dua perusahaan manufaktur di Penang tersebut.

Calon pekerja manufaktur ini, seperti disyaratkan IRC Global Search memang setidaknya lulusan SLTA, berumur antara 18 sampai 35 tahun. Tidak mempunyai tato/tindikan atau tanda-tanda bekas tato. Lulus pemeriksaan kesehatan dan dibuktikan dengan sertifikat rumahsakit, yang terakreditasi oleh kedua pemerintah (Indonesia dan Malaysia). Disamping itu, calon TKI mendapatkan izin tertulis dari orangtua atau suami/isteri untuk bekerja di Malaysia.

Dalam MoU itu juga disebutkan mengenai pentingnya perlindungan kepada TKI di Malaysia lewat sistem perekrutan menyeluruh. Karenanya, para TKI tidak akan melalui pelatihan di Indonesia, namun lebih dulu berdasarkan on the job training selama beberapa bulan di sana sebelum dipekerjakan sebagai karyawan perusahaan.

Sementara itu, MoU BNP2TKI-IRC Global Serach (M) Sdn BHD dibuat untuk tiga tahun ke depan serta dapat diperbarui sepanjang kedua pihak memerlukannya. BNP2TKI dan IRC melakukan MoU berdasarkan prinsip saling menghormati dan kerjasama yang bermanfaat sesuai peraturan yang berlaku di kedua negara.

Adanya Mou itu, dipandang Anjar sebagai peluang bagi calon TKI yang berorientasi dalam pekerjaan sektor formal. Hal itu pun bisa dijadikan daya tawar bagi TKI karena kebutuhan pasar kerja di Malaysia terbilang tinggi, di samping MoU juga menetapkan peluang kenaikan gaji TKI setiap lima tahun maupun jenjang karier

Gorontalo Galakkan Penempatan TKI

Gubernur Kepala Daerah Propinsi Gorontalo Gusnar Ismail menyambut kedatangan Deputi Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Ade Adam Noch, di Gorontali, Kamis (27/5).

Kedatangan Deputi Penempatan dan sejumlah pejabat BNP2TKI, serta wakil dari sejumlah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) itu selain untuk membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penyiapan Calon TKI, juga dimaksudkan untuk memfasilitasi keinginan Pemda Propinsi Gorontalo dalam meningkatkan penempatan TKI daeri daerah yang menyebut sebagai “Daerah Enterpreneur” itu.

Gubenur Gorontalo Gusnar Ismail menyebutkan, 76 persen penduduk Gorontalo saat ini bekerja di sektor pertanian. Namun ada kecenderungan generasi muda asal Gorontalo tidak tertarik lagi bekerja di sektor pertanian. Karena itu, bersama DPRD Gorontali, Gubernur Gusnar Ismail sangat serius menyiapkan Sumber Daya Manusia yang andal agar bisa dikirim sebagai TKI formal ke luar negeri.

Deputi Penempatan BNP2TKI Ade Adam Noch menyatakan kesiapannya membantu calon-calon TKI asal Propinsi Gorontalo menembus pasar kerja di luar negeri. “Kami sangat serius membantu pemerintah Gorontalo mengatasi penganguran. Saya membawa full team dalam sosialisasi ini. Untuk itu, saya juga ingin Pemda Gorontalo serius mendukung program penempatan TKI,” papar Ade.

Di akhir kunjungan delegasi pejabat BNP2TKI dan perwakilan PPTKIS asal Jakarta dan Malang, dilakukan penandatangan kesepakatan penempatan TKI antara Pemda Propinsi Gorontalo dengan lima PPTKIS, yang akan menyalurkan calon-calon TKI asal Gorontalo. (Affan)

BP3TKI Medan Targetkan Penempatan 10.000 TKI Formal

Jakarta, BNP2TKI (1/2) – Ekonomi Malaysia paska krisis global saat ini sudah mulai membaik yang ditandai dengan tingginya peningkatan permintaan akan tenaga kerja asing. Mengantisipasi permintaan itu, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Medan menargetkan penempatan 10.000 TKI formal untuk ditempatkan di negeri jiran itu.

“Kami optimistis target penempatan 10.000 TKI Formal akan tercapai,” tutur Kepala BP3TKI Medan, H Sumadi Muhsin, di Medan, Kamis (1/4).

Untuk mencapai target itu, Sumadi terus giat melakukan lobi ke beberapa perusahaan manufaktur di Malaysia dengan melibatkan 30 Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).

Selain Malaysia, Sumadi juga sedang melirik potensi pasar TKI semi skill dan skill yang ada di Timur Tengah. “Kami berencana dalam waktu dekat ini untuk mengunjungi dan menjajaki permintaan TKI dari Timur Tengah,” tutur Sumadi.

Untuk tahun 2009, menurut Sumadi, BP3TKI Medan hanya mampu memberangkatkan 10.000 TKI. Dari jumlah itu, terdapat 2.400 TKI formal. Penurunan jumlah penempatan TKI itu selain disebabkan lantaran krisis global yang menimpapa industri manufaktur di Malaysia, juga karena moratorium yang diberlakukan sejak 25 Juni 2009.

Selain TKI formal, menurut Sumadi, pada 2010 ini BP3TKI Medan juga menargetkan penempatan 15.000 TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). “Begitu moratorium dicabut, BP3TKI Medan siap mengirim ribuan TKI PLRT,” katanya.

Dampak moratorium ini tidak hanya menurunkan pendapatan PPTKI tetapi juga merugikan Calon TKI.BP3TKI Medan bahkan telah meminta PPTKIS untuk memulangkan semua calon TKI PLRT yang ada di penampungan,

“Sedikitnya ada 200 calon TKI PLRT asal Sumut yang tertunda keberangkatannya ke negeri Jiran,” papar Sumadi seraya mengusulkan kepada Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mencari solusi terhadap CTKI yang tertunda.

Sumadi mengakui, secara kuantitas jumlah target pemberangkatan tahun 2009 sebanyak 10.000 TKI itu menurun, jika dibandingkan tahun 2008 yang mengirimkan sebanyak 14.377 TKI. (zul).

Pengiriman TKI Ke Timur Tengah Akan di Hentikan

Usul Pengiriman TKI ke Timteng Dihentikan

Solo, BNP2TKI (18/03)- Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat mengatakan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) informal ke Timur Tengah sementara ini perlu dihentikan.

“Pengiriman TKI, khususnya pembantu rumah tangga (PRT) ke Timteng itu perlu dihentikan, karena lebih bersifat perdagangan orang daripada penempatan tenaga kerja,” kata Jumhur seusai menghadiri acara peluncuran “Career Development Center (CDC)” Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Kamis (18/3).

Ia menyebutkan, hampir seluruh Duta Besar Indonesia yang berada di Timur Tengah, juga menghendaki pengiriman TKI, khususnya PRT, ke wilayah tersebut untuk sementara dihentikan dulu, sambil dilakukan penataan dan pembenahan.

“Semua Duta Besar Indonesia yang ada di Negara Timur Tengah termasuk Saudi Arabia, telah meminta dihentikan untuk pengiriman TKI khususnya PRT. BNP2TKI juga mendukung usulan ini,” katanya.

Kepala BNP2TKI itu juga mengungkapkan, untuk manajemen pengirima TKI sebenarnya sudah puluhan tahun penangananannya kurang tepat, dan ini perlu penataan kembali. “Ya bayangkan saja kalau ada TKI yang akan dikirim ke luar negeri, tapi yang dikirim ke Balai Latihan Kerja hanya namanya saja, semestinya orangnya, tetapi dengan cara ini suratnya juga bisa keluar,” paparnya.

Untuk itu, ke depan Jumhur mengusulkan agar dalam pengirman TKI harus ada pembenahan sehingga nantinya kita tidak hanya bisa mengirimkan PRT. “Negara ini salah urus maka harus diluruskan dan diharapkan perguruan tinggi sebagai tempat para intelektual juga mau jadi pengontrol dalam pembenahan tersebut,” katanya.

Menurut Jumhur, peluang kerja di luar negeri selain PRT sebenarnya cukup banyak, seperti di Amerika Serikat saja setiap tahunnya membutuhkan 150 ribu orang. Ini belum termasuk negara-negara maju lainnya seperti Jepang, Korea Selatan dan lain-lain.

Di Jepang, sedikitnya ada 40.000 orang tua yang butuh tenaga perawat, dan ini juga merupakan peluang kerja bagi lulusan sekolah-sekolah perawat yang ada di tanah air. “Untuk itu hendaknya sekolah-sekolah perawat yang ada itu juga dibekali pendidikan bahasa baik untuk bahasa Jepang, Inggris dan lain-lain,” katanya.

Menurut data BNP2TKI, peluang kerja formal di Asia Pasific saat ini diperkirakan tercatat 225.484 orang, Australia dan New Zealand 210.000 orang, Amerika dan Kanada 1.600.000 orang, Timur Tengah 400.000 oran dan Eropa 600.000 orang, jelasnya.(Ant/Toha/Arw)

Peluang TKI Ke JEPANG Masih Terbuka Lebar

Lembang, BNP2TKI, Kamis (18/03) – Peluang tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Jepang masih terbuka lebar, khususnya bagi TKI formal di bidang perawat. Peluang kerja bagi TKI formal di Jepang ini merupakan program goverment to government (G to G) dengan negara Republik Indonesia.

“Dari kuota 500 TKI formal di bidang perawat yang disediakan pemerintah Jepang, kita masih baru bisa memenuhi kurang lebih 200 TKI,” kata Deputi Bidang Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Ade Adam Noch, di depan peserta Rapat Koordinasi Teknis BNP2TKI Tahun 2010 di Hotel Panorama, Lembang, Bandung, Jawa Barat, Rabo (17/03) sore.

Ade menjelaskan, belum terpenuhinya kuota yang disediakan pemerintah Jepang itu, bukannya karena pemerintah RI tidak siap untuk menyediakan TKI tersebut. Melainkan, karena pemerintah – dalam hal ini BNP2TKI – berusaha mengoptimalkan calon TKI di bidang perawat. Sehingga, Calon TKI yang dikirim ke Jepang nantinya benar-benar telah memiliki sertifikat sesuai dengan permintaan pemerintah Jepang.

Dari 500 kuota TKI formal di bidang perawat tersebut, baru ada 180 TKI yang sekarang telah memiliki sertifikat. “Untuk menutupi kekurangan kuota tersebut, pada tahun 2010 ini BNP2TKI berupaya bisa memenuhinya,” kata Ade.

Jadi Percontohan

Sedangkan Deputi Bidang KLN dan Promosi BNP2TKI, Ramli Saud, pada kesempatan terpisah Kamis siang (18/03) menegaskan, bahwa peluang TKI program G to G ke Jepang yang sudah ditentukan kuotanya seyognyanya harus bisa dipenuhi.

“Kami berharap kepada kerabat kerja BP3TKI di daerah-daerah di seluruh Indonesia, bisa menangkap peluang yang ada ini berikut mensukseskannya. Sebab, hal ini terkait kepercayaan dengan negara lain,” pinta Ramli kepada para pejabat BP3TKI se-Indonesia yang mengikuti Rakornis BNP2TKI Tahun 2010 di Lembang, Bandung.

Ramli menambahkan, keberhasilan TKI Formal di Jepang ini nantinya bisa dijadikan contoh untuk dipromosikan kepada negara-negara lain seperti Belanda, Italia, Spanyol, Australia, Canada, dan negara-negara lainnya.***(Imam Bukhori)

Pengiriman TKI Sektor Informal Ke Malaysia Akan Dibuka Awal April 2010

Semarang, BNP2TKI (19/3) – Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Da’i Bachtiar memperkirakan, Indonesia siap kembali mengirim tenaga kerjanya ke Malaysia mulai April 2010. Pengiriman tenaga kerja ini dilakukan setelah nota kesepahaman tentang masalah ketenagakerjaan antara Menteri Tenaga Kerja kedua negara ditandatangani.

“Saat ini tinggal menunggu penandatanganan nota kesepahaman antara menteri tenaga kerja kedua negara. Akhir Maret, nota kesepahaman ini diharapkan sudah selesai,” kata Da’i saat berdialog dengan para pemangku kepentingan bidang ketenagakerjaan dari Jawa Tengah, di Semarang, Kamis (18/3).

Menurut Da’i, terdapat sejumlah hal yang sudah ditegaskan dalam nota kesepahaman, mengenai perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia.

Ia menjelaskan, dalam nota kesepahaman tersebut mengatur mengenai paspor tenaga kerja yang tidak lagi dipegang oleh majikan, kemudian aturan mengenai libur satu hari dalam seminggu yang diberikan kepada tenaga kerja.

“Mekanisme pemberian libur kerja ini masih dibahas, seperti kesepakatan penentuan hari libur antara tenaga kerja dengan majikan, atau ganti uang jika tidak mengambil hari libur,” kata mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia ini.

Selain itu, lanjut dia, kedua negara juga akan menyepakati tentang penegakan hukum bagi tenaga kerja maupun majikan.

Menurut Dubes RI di Malaysia itu, salah satu hal yang perlu dipersiapkan jika pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia kembali dibuka, yakni kesiapan sumber daya manusia yang akan dipekerjakan. “Salah satu yang perlu mendapat perhatian yakni kesiapan mental bekerja, karena para pekerja ini akan jauh dari keluarga dan teman,” katanya.

Ia mengungkapkan, cukup banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia, tidak betah bekerja pada satu majikan hanya karena masalah sepele. “Banyak tenaga kerja yang lari hanya karena majikannya sedikit keras,” katanya.

Meski demikian, lanjut dia, minat warga Indonesia yang ingin bekerja di Malaysia cukup tinggi, mengingat kesamaan budaya serta kondisi yang sangat mendukung.

Dengan penandatanganan nota kesepahan antara kedua negara ini, lanjut dia, Indonesia siap mencabut moratorium tentang penghentian pengiriman tenaga kerja ke Malaysia.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengatakan, jumlah penduduk provinsi ini yang bekerja di luar negeri selama periode 2007-2009 mencapai 81 ribu orang. “Dari jumlah itu, paling banyak tenaga kerja yang bekerja di Malaysia yang mencapai 40 ribu orang,” katanya.

Ia menuturkan, terdapat sejumlah masalah yang dihadapi dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, terutama sebagian besar tenaga yang justru bekerja di sektor informal.(Ant/Toha/Arw)

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) A. Muhaimin Iskandar dinilai telah menjilat ludahnya sendiri

Jakarta, BNP2TKI, Kamis (21/01) – Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) A. Muhaimin Iskandar dinilai telah menjilat ludahnya sendiri. Setidaknya, penilaian itu dapat dibaca dari tindakannya yang tidak akan menyerahkan pengelolaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) kepada Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI (BNP2TKI).

Adalah dua orang lawyer yang kerap menangani dan mendampingi TKI bermasalah, Fathullah dan Askodar, ketika dihubungi secara terpisah, Kamis siang (21/01). “Jika Menakertrans tetap bersikukuh dan tidak akan menyerahkan pengelolaan KTKLN berikut persoalan lain yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI kepada BNP2TKI, maka hal itu tidak ubahnya bagai ‘menjilat ludah’ sendiri,” kata Askodar.

Askodar menilai, permasalahan dualisme penanganan TKI antara Depnakertrans dan BNP2TKI masih terasa sekali dan belum ada tanda-tanda adanya penyelesaian. Padahal, Menakertrans pernah mengatakan akan menyelesaikan persoalan dualisme penanganan TKI masuk dalam agenda program 100 hari Kebinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Tetapi nyatanya, hingga menjelang berakhirnya program 100 hari KIB Jilid II, masalah dualisme penanganan TKI malah makin kencang. “Sekarang pengelolaan KTKLN saja diperebutkan,” tandasnya.

Askodar menambahkan, pemerintah di dalam membentuk suatu badan yang secara khusus menangani TKI di luar negeri (terkait penempatan dan sekaligus perlindungannya) tentu tidak muncul secara ujug-ujug (sekonyong-konyong). Tetapi ada rentetan peristiwa dan persoalan yang melatar belakanginya. Dan, tentunya juga disertai dengan tugas dan kewenangan serta tanggung jawabnya.

Kalau merujuk pada Pasal 49 (huruf e) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sebut pengacara yang kerap menangani dan mendampingi TKI bermasalah ini, maka segala persoalan yang terkait dengan TKI berada dalam wilayah kewenangan BNP2TKI. Bukan lagi menjadi wilayah Depnakertrans.

Pada Pasal 49 (huruf e) Perpres 81/2006 itu dengan tegas disebutkan, “Seluruh asset negara yang dikelola dan digunakan oleh Depnakertrans untuk pelaksanaan bidang tugas penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dalam waktu dan paling lambat 6 (enam) bulan beralih pengelolaan dan penggunaannya ke BNP2TKI setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.”

Artinya, kalau mengacu pada Perpres 81/2006 tersebut, berikut dengan dibentuknya BNP2TKI (pada 9 Maret 2007) maka segala pelaksanaan penanganan TKI – baik perangkat dan sistemnya – telah diteruskan pengelolaannya dari Depnakertrans kepada BNP2TKI.

“Peraturannya sudah jelas, sekarang tinggal good will dari pejabat yang berwenang. Jangan sampai TKI yang dikorbankan,” kata Askodar.

Demi Kepentingan TKI

Sedangkan Fathullah mengatakan, problem yang ada di tubuh Depnakertrans dan BNP2TKI jangan sampai berimbas kepada TKI. “Kita semua sudah mengetahui, bahwa TKI ini merupakan salah satu aset devisa bagi negara. Karenanya kepentingan TKI, seperti keamanan dan keselamatannya harus diutamakan,” katanya.

Fathullah sangat menyesalkan terjadinya dualisme penanganan TKI ini. Menurutnya, problem dualisme ini muncul sebelum Menakertrans dijabat A. Muhaimin Iskandar. “Demi kepentingan TKI, sekarang merupakan momentum yang tepat untuk mengakhiri dualisme penanganan TKI. Solusinya, cukup dengan mengembalikan pada peraturan yang ada, karena peraturannya sudah jelas,” tandasnya.

Fathullah menambahkan, menangani problem TKI ini sama halnya dengan mengelola problem bangsa. Itu sebabnya, lepaskan semua bentuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. “Utamakan kepentingan TKI di atas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan,” tandasnya.

Muncul dari Kediaman

Pernyataan Menakertrans tentang KTKLN ini muncul ketika bertemu dengan Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki), Yunus M Yamani, Selasa malam (06/01) lalu. Yunus menjelaskan, dalam pertemuan di kediaman Muhaimin yang dihadiri beberapa undangan lain itu dibahas sejumlah masalah termasuk tekad Menakertrans untuk tetap melaksanakan program pelatihan 200 jam bagi setiap calon TKI.

Yunus juga menanyakan sikap Muhaimin tentang pengelolaan KTKLN. Sebelumnya, muncul kontroversi tentang pengelolaan KTKLN dan wewenang pelayanan administrasi bagi calon TKI di luar kerjasama G to G (perjanjian antar pemerintahan).

Menurut Yunus, Muhaimin mengisyaratkan Depnakertrans tidak akan menyerahkan wewenang itu, karena program penempatan TKI tidak menjadi lebih baik dalam dua tahun terakhir sejak berdirinya BNP2TKI. “Kami mengharapkan Bapak Menakertrans berkenan mengambil langkah yang bijaksana agar penempatan TKI kondusif,” katanya.***(IB)