Keputusan BNP2TKI Tentang Pelayanan dan Pemberangkatan TKI


Berikut ini adalah keputusan Direktur Pelayanan dan Penempatan TKI, Drs. Arifin Purba, MSi dari BNP2TKI tentang Pelayanan dan Penempatan TKI di Luar Negeri dan juga menanggapi Permennakertrans.

Berikut ini adalah isi surat yang telah di tujukan langsung kepada Dirjen Binapenta.

Jakarta, 13 Agustus 2009

Nomor                  : B. 539 /PEN/VIII/2009

Lampiran             : —

Perihal                  : Pelayanan Penempatan TKI

Kepada Yth,

Dirjen Binapenta

di –

Jakarta

Sehubungan dengan surat Dirjen Binapenta Nomor : B.761//POK/VIII/2009 tanpa tanggal, bulan Agustus 2009 perihal pejabat pemberi rekomendasi Bebas Fiskal Luar Negeri (BFLN) yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Timur, Kepala Kantor Imigrasii Unit Khusus dan Kapolres Bandara Soekarno Hatta dan tembusannya disampaikan kepada BNP2TKI, maka perlu kami luruskan pemahaman terhadap Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 05/P/HUM/2009 tanggal 19 Maret 2009 yang di kirim pada tanggal 07 Mei 2009 kepada Menakertrans sebagai berikut :

  1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung  Nomor :05/P/HUM/2009 tanggal 19 Maret 2009 bahwa Permenakertrans Nomor : PER. 22/MEN/XII/2008, Kepmennakertrans Nomor : 200/Men/IX/2008 dan Permenakertrans Nomor : 201/MEN/IX/2009 dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum dan di perintahkan di cabut.
  2. Pencabutan Permenakertrans dan Kepmenakertrans tersebut telah dilakukan dengan menerbitkan Permenakertrans Nomor : 15/MEN/VIII/2009 dan diikuti dengan Penerbitan Permenakertrans Nomor : PER-16/MEN/VIII/2009/, Nomor : PER-17/MEN/VIII/2009 dan Nomor : PER-18/MEN/VIII/2009 yang mana substansinya tidak berbeda dengan materi Permenakertrans Nomor : PER.22/MEN/XII/2008, Kepmennakertrans Nomor : 200/MEN/IX/2008 dan Kepmennakertrans Nomor : 201/MEN/IX/2008.
  3. Bahwa perintah pencabutan peraturan perundangan yang diterbitkan Menakertrans tersebut dimaksudkan bukan untuk mengganti nomor atau menambah nomor keputusan seperti yang dilakukan saat ini, tetapi substansinya pun harus dilakukan perubahan sehingga sesuai dengan tuntutan Keputusan Mahkamah Agung.
  4. Mengingat substansi yang diatur dalm Permendakertrans Nomor : PER-16/MEN/VIII/2009, Nomor : PER-17/MEN/VIII/2009 dan Nomor : PER-18/MEN/VIII/2009 melebihi kepatutan dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung dan berpotensi menimbulkan kekacauan dan kebingungan dalam pelaksanakan  pelayanan penempatan dan perlindungan TKI, maka BNP2TKI tetap melakukan pelayanan : (A) Penerbitan SIP dengan On Lineb. (B) Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan biaya APBN (C). Penerbitan KTKLN dengan gratis
  5. Perlu diketahui bahwa sesuai amanat UU No. 29 Tahun 2004 Pasal 62 ayat (1) bahwa setiap TKI ditempatkan keluar negeri wajib memiliki dokumen KTKLN maupun bilaman ada gangguan tekhnis danam Sistim Penerbitan KTKLN maka dapat diberikan SK BFLN. Saat ini Dirjen Binapenta menerbitkan SK BFLN kepada semua TKI yang berangkat ke Luar Negeri dan mengabaikan dokumen KTKLN.
  6. KTKLN yang berfungsi sebagai BFLN telah diakui oleh Ditjen Pajak dengan memberlakukan TKI memiliki KTKLN “Bebas Langsung Fiskal Luar Negeri” (TKI yang memiliki KTKLN berarti telah memenuhi persyaratan untuk bekerja ke Luar Negeri).
  7. Kemudian Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur Nomor : S-204/WPJ.20/KP.0703/2009 tanggal 07 Agustus 2009 yang ditujukan ke Dirjen Binapenta, telah memahami benar substansi Putusan Mahkamah Agung sehingga dijelaskan bahwa KTKLN atau SK BFLN penerbitannya dikukan oleh BNP2TKI.
  8. Sesuai informasi yang kami terima bahwa sebagian besar PPTKIS yang melakukan proses penempatan (KTKLN dan PAP) di BP3TKI Jakarta dipanggil dan diintrograsi oleh Staff Ditjen Binapenta serta diancam skorsing dan pencabutan SIPPTKI, sesungguhnya hal ini dilakukan PPTKIS karena mereka memahami bahwa TKI harus dilengkapi dengan dokumen KTKLN sebagai instrumen perlindungan sebagaimana tuntutan Pasal 51 UU No. 39 Tahun 2004 dan bilamana tidak dilengkapi dokumen KTKLN dikenakan sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun dan atau denda 5 (lima) milyar rupiah.
  9. Akibat kesemrawutan prosess penempatan ini telah menimbulkan terlantarnya 26 TKI yang mau bekerja ke Saudi Arabia di Singapura karena tidak memiliki KTKLN dan Perjanjian Kerja sebagaimana yang dilaporkan KBRI melalui Surat Nomor : RR.78/Singapura/VII/09 tanggal 29 Juli 2009 dan hal ini perlu ditindaklanjuti dengan penegakan hokum Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur

Penyiapan dan Pemberangkatan


Drs. Arifin Purba, MSi

NIP. 19540604 197903 1003

Tembusan Yth :

  1. Menakertrans RI;
  2. Kepala BNP2TKI (sebagai laporan);
  3. Kabareskrim Mabes POLRI;
  4. Eselon I dan II di lingkungan Depnakertrans;
  5. Eselon I dan II di lingkungan BNP2TKI;
  6. Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur;
  7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Timur;
  8. Kepala Kantor Imigrasi Khusus Bandara Soekarno Hatta;
  9. Kapolres Bandara Soekarno Hatta;
  10. Kepala Disnaker Propinsi se-Indonesia;
  11. Kepala BP3TKI se-Indonesia;
  12. Pimpinan PPTKIS seluruh Indonesia

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: