Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) A. Muhaimin Iskandar dinilai telah menjilat ludahnya sendiri


Jakarta, BNP2TKI, Kamis (21/01) – Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) A. Muhaimin Iskandar dinilai telah menjilat ludahnya sendiri. Setidaknya, penilaian itu dapat dibaca dari tindakannya yang tidak akan menyerahkan pengelolaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) kepada Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI (BNP2TKI).

Adalah dua orang lawyer yang kerap menangani dan mendampingi TKI bermasalah, Fathullah dan Askodar, ketika dihubungi secara terpisah, Kamis siang (21/01). “Jika Menakertrans tetap bersikukuh dan tidak akan menyerahkan pengelolaan KTKLN berikut persoalan lain yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI kepada BNP2TKI, maka hal itu tidak ubahnya bagai ‘menjilat ludah’ sendiri,” kata Askodar.

Askodar menilai, permasalahan dualisme penanganan TKI antara Depnakertrans dan BNP2TKI masih terasa sekali dan belum ada tanda-tanda adanya penyelesaian. Padahal, Menakertrans pernah mengatakan akan menyelesaikan persoalan dualisme penanganan TKI masuk dalam agenda program 100 hari Kebinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Tetapi nyatanya, hingga menjelang berakhirnya program 100 hari KIB Jilid II, masalah dualisme penanganan TKI malah makin kencang. “Sekarang pengelolaan KTKLN saja diperebutkan,” tandasnya.

Askodar menambahkan, pemerintah di dalam membentuk suatu badan yang secara khusus menangani TKI di luar negeri (terkait penempatan dan sekaligus perlindungannya) tentu tidak muncul secara ujug-ujug (sekonyong-konyong). Tetapi ada rentetan peristiwa dan persoalan yang melatar belakanginya. Dan, tentunya juga disertai dengan tugas dan kewenangan serta tanggung jawabnya.

Kalau merujuk pada Pasal 49 (huruf e) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sebut pengacara yang kerap menangani dan mendampingi TKI bermasalah ini, maka segala persoalan yang terkait dengan TKI berada dalam wilayah kewenangan BNP2TKI. Bukan lagi menjadi wilayah Depnakertrans.

Pada Pasal 49 (huruf e) Perpres 81/2006 itu dengan tegas disebutkan, “Seluruh asset negara yang dikelola dan digunakan oleh Depnakertrans untuk pelaksanaan bidang tugas penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dalam waktu dan paling lambat 6 (enam) bulan beralih pengelolaan dan penggunaannya ke BNP2TKI setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.”

Artinya, kalau mengacu pada Perpres 81/2006 tersebut, berikut dengan dibentuknya BNP2TKI (pada 9 Maret 2007) maka segala pelaksanaan penanganan TKI – baik perangkat dan sistemnya – telah diteruskan pengelolaannya dari Depnakertrans kepada BNP2TKI.

“Peraturannya sudah jelas, sekarang tinggal good will dari pejabat yang berwenang. Jangan sampai TKI yang dikorbankan,” kata Askodar.

Demi Kepentingan TKI

Sedangkan Fathullah mengatakan, problem yang ada di tubuh Depnakertrans dan BNP2TKI jangan sampai berimbas kepada TKI. “Kita semua sudah mengetahui, bahwa TKI ini merupakan salah satu aset devisa bagi negara. Karenanya kepentingan TKI, seperti keamanan dan keselamatannya harus diutamakan,” katanya.

Fathullah sangat menyesalkan terjadinya dualisme penanganan TKI ini. Menurutnya, problem dualisme ini muncul sebelum Menakertrans dijabat A. Muhaimin Iskandar. “Demi kepentingan TKI, sekarang merupakan momentum yang tepat untuk mengakhiri dualisme penanganan TKI. Solusinya, cukup dengan mengembalikan pada peraturan yang ada, karena peraturannya sudah jelas,” tandasnya.

Fathullah menambahkan, menangani problem TKI ini sama halnya dengan mengelola problem bangsa. Itu sebabnya, lepaskan semua bentuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. “Utamakan kepentingan TKI di atas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan,” tandasnya.

Muncul dari Kediaman

Pernyataan Menakertrans tentang KTKLN ini muncul ketika bertemu dengan Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki), Yunus M Yamani, Selasa malam (06/01) lalu. Yunus menjelaskan, dalam pertemuan di kediaman Muhaimin yang dihadiri beberapa undangan lain itu dibahas sejumlah masalah termasuk tekad Menakertrans untuk tetap melaksanakan program pelatihan 200 jam bagi setiap calon TKI.

Yunus juga menanyakan sikap Muhaimin tentang pengelolaan KTKLN. Sebelumnya, muncul kontroversi tentang pengelolaan KTKLN dan wewenang pelayanan administrasi bagi calon TKI di luar kerjasama G to G (perjanjian antar pemerintahan).

Menurut Yunus, Muhaimin mengisyaratkan Depnakertrans tidak akan menyerahkan wewenang itu, karena program penempatan TKI tidak menjadi lebih baik dalam dua tahun terakhir sejak berdirinya BNP2TKI. “Kami mengharapkan Bapak Menakertrans berkenan mengambil langkah yang bijaksana agar penempatan TKI kondusif,” katanya.***(IB)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: